Banyaknya pengunjung yang mengakses situs-situs Islam yang cenderung radikal dan intoleran bisa saja disebabkan karena mereka memang dimobilisasi untuk itu dan karena mereka tidak diterima oleh realitas sosial di masyarakat sehingga gerakan mereka begitu masif dunia maya.
Demikian ditegaskan oleh Direktur Matriks Indonesia, Agus Sudibyo dalam Workshop bertajuk Strategi Media dalam Penyebaran Islam Damai dan Mengawal Pelayanan Publik yang Baik yang digelar oleh Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Jakarta, Jumat (21/3).
“Ini sebetulnya potensi media yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU), sebab pesan-pesan NU di media siber dan media sosial lebih bisa diterima oleh masyarakat,” terang penulis buku 50 Tanya Jawab Tentang Pers ini.
Dia menjelaskan bahwa situs-situs Islam radikal sama sekali tidak berprinsip pada kode etik jurnalistik. “Berita-berita yang mereka buat tanpa melalui cek, ricek maupun kroscek,” ungkapnya.
Dia juga menuturkan bahwa hal ini sesungguhnya bisa diadukan secara hukum melalui Dewan Pers, karena sebagai penyedia informasi, meraka jauh dari dari kaidah-kaidah pers yang mengungkap fakta dan berimbang. “Kita bisa mengadukannya secara hukum, dan mereka tidak akan mendapat perlindungan Dewan Pers, karena mereka bukan bagian dari pers,” tegasnya.
“Kita harus mencoba menekan itu kepada Dewan Pers dan Kemenkominfo, jangan berparadigma bahwa berinternet bersih hanya dengan memblokir situs-situs porno, situs Islam radikal juga sangat meresahkan masyarakat,” pungkasnya.
Workshop ini berlangsung dua hari, 21-22 Maret 2014 dan diikuti oleh para aktivis media diantaranya Pemimpin Redaksi NU Online dan pendiri situs Islami.co Syafiq Ali, peneliti The Wahid Institute Alamsyah M Djafar, Salah satu Direktur Surya Institute Imam Malik, dan Pendiri Majalah Surah Sastra Hamzah Sahal. (Fathoni/Abdullah Alawi)
